Potensi Kebijakan dalam Penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas

Abstract

ABSTRAK
Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai potensi kebijakan dalam penanganan PGOT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan beberapa hal diantaranya: pertama, dari aspek kejelasan dan konsistensi kebijakan, perda nomor 16 tahun 2015 memiliki aturan yang cukup jelas namun belum semua aspek dalm perda dapat dijalankan. Kedua, dari aspek alokasi dan sumber dana, yakni anggaran difokuskan pada penanganan dan pembinaan PGOT yang bersumber dari Dinas Sosial dan lembaga donor yang tergabung dalam Mitra Kurir Langit. Ketiga, dari aspek keterpaduan lembaga pelaksana, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan PGOT berkoordinasi dengan baik dan sinergis. Keempat, dari aspek rekruitmen pejabat pelaksana, berjalan dengan baik melalui pendelegasian wewenang dalam menjalankan tupoksi antar gugus tugas.
Kata Kunci: Kebijakan, PGOT, Potensi
ABSTRACT
Writing this scientific paper aims to raise the discussion of potential policies in handling PGOT based on Regional Regulation Number 16 of 2015 concerning Community Diseases in Banyumas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis, several things can be confirmed including: first, from the aspect of policy clarity and consistency, regional regulation number 16 of 2015 has quite clear rules but not all aspects of the regional regulation can be implemented. Second, from the aspect of allocation and sources of funds, the budget is focused on handling and fostering PGOT sourced from the Social Service and donor agencies who are members of the Sky Courier Partner. Third, from the aspect of the integration of implementing agencies, that the parties involved in the prevention and handling of PGOT coordinate well and synergistically. Fourth, from the aspect of recruitment of implementing officials, it went well through the delegation of authority in carrying out the main tasks between task forces.

Keywords: PGOT, Policy, Potency