IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PERATURAN DESA DI DESA NUSAWANGKAL KABUPATEN CILACAP

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang implementasi peraturan daerah nomor 18 tahun 2006 tentang peraturan desa di Desa Nusawangkal Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan beberapa hal diantaranya: pertama, peningkatan kapasitas belum dilaksanakan secara maksimal, karena masih rendahnya kemauan aparat desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kedua, aspek akuntabilitas belum dilaksanakan secara maksimal, karena inisiatif dan kreatifitas dari pemerintah desa itu sendiri yang masih rendah serta kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Ketiga, transparansi tidak berjalan optimal karena masih minimnya media komunikasi yang tersedia, rendahnya inisiatif aparat untuk menghadiri acara-acara pertemuan dengan warga serta kurang terbukanya aparat dalam menerima masukan dari warga masyarakat. Keempat, partisipasi belum terrealisasi dengan baik karena masih terbatasnya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kurangnya kontrol masyarakat terhadap pemerintah, serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah desa yang kurang melibatkan masyarakat.

Kata Kunci: implementasi, peraturan, desa.

Abstract

This study aims to discuss the implementation of regional regulation number 18 of 2006 concerning village regulations in Nusawangkal Village, Nusawungu District, Cilacap Regency. The method used in this research is descriptive qualitative by collecting data through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis it can be confirmed several things including: first, capacity building has not been carried out to the fullest, due to the low willingness of village officials to improve their knowledge and skills. Secondly, the accountability aspect has not been carried out maximally, because the initiative and creativity of the village government itself is still low and lacks the support of the community. Third, transparency is not running optimally due to the lack of available communication media, the lack of initiative by officials to attend meetings with residents and the lack of openness of officials to receive input from community members. Fourth, participation has not been realized properly due to the still limited access for the community to express their opinions, lack of community control over the government, as well as policy making by the village government that does not involve the community.

Keywords: implementations, regulations, villages.