KEBIJAKAN INVESTASI DI KAWASAN TIMOR BARAT

Abstract

Pemerintah Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara memiliki sumber daya alam yang sangat potensi untuk dipersiapkan sejak dini sebagai tempat para investor baik Nasional maupun internasional. Gagasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara adalah dengan menyiapkan pas lintas batas yang selanjutnya dijadikan sebagai pasar perbatasan yang terletak di Motaain, Matemauk, Haekesak/Turiskain dan Builalo sedangkan di Kabupaten Timor Tengah Utara terletak di Haumeniana,Wini dan Napan. Kehadiran pasar perbatasan tersebut diharapkan investor dapat menanamkan modalnya di kawasan Timor Barat. Permasalahan yang dihadapi oleh ke dua Kabupaten tersebut adalah pada faktor resiko sosio ekonomi yang berhubungan dengan tenaga kerja dan persaingan. Tujuan penelitian adalah untuk menyajikan informasi mengenai kesiapan Pemerintah Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara terkait kebijakan investasi, serta memberi pertimbangan kepada pemerintah daerah pada aras Provinsi dan Kabupaten mengenai langkah-langkah strategis dalam persiapkan masuknya penanaman modal asing. Metode penelitian yang digunakan adalah tehnik open sampling, dan relational sampling. Hasil penelitian bahwa Informasi yang berhubungan dengan resiko sosio ekonomi belum tersedia Perda di bidang Perpajakan, perburuan dan terutama kebijakan yang berhubungan dengan tenaga kerja asing. Untuk peraturan yang berhubungan dengan upah buruh, umumnya Pemda Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara berpatokan pada Upah Minimum Regional Provinsi. Kondisi ini menuntut komitmen dari Pemerintah Daerah dalam mendukung Investasi dengan menerima relasi eksternal dalam mempromosi potensi daerah serta kebijakan yang melindungi tenaga kerja baik lokal maupun asing. Simpulan Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Barat mengakui pentingnya investasi dari luar terutama investasi asing dalam memajukan roda perekonomian wilayah tersebut. Demikian juga dengan produk informasi terkait investasi, terutama informasi potensi. Oleh karena itu, pihak Pemda dan pelaku bisnis di daerah umumnya masih bersifat menanti peluang. Perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mempersiapkan berbagai perangkat hukum yang konsisten terkait industri dan perdagangan barang dan jasa.