Analisis Hukum Terhadap Konsep Riba Dalam Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Shopee Pay Later Pada Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

Abstract
The purpose of this research is to determine the mechanism for using Shopee PayLater in the Shopee application and the views of the compilation of sharia economic law on the mechanism of buying and selling contracts using Shopee PayLater. This research uses an empirical normative juridical approach and the type of research uses a qualitative approach which includes the results of online surveys and interviews, with various written information that explains the buying and selling mechanism using Shopee PayLater payments in the view of the Sharia Economic Law Compilation. This data relates to Shopee PayLater service provisions, payment systems, billing and user statements. The techniques used by the author are direct and online interviews as well as literature study. The results of this research are that the requirements for activating Shopee PayLater are that you must have a Shopee account that has been verified by Shopee and must have an ID card to activate it. The payment system is in installments 2 times, 3 times, 6 times and 12 times per month. Bill payments can be made via m-banking, ATM, Indomart, Alfamart, or other payments. The use of Shopee PayLater is included in the qardh contract which has been regulated in the Compilation of Sharia Economic Law in article 20 paragraph 36 which explains the meaning of Qard and the articles related to qard in the use of Shopee PayLater, namely in article 606, article 607, article 608, Article 609 and Article 611. According to several legal opinions, Shopee PayLater can be said to be usury when there is an ziyadah or additional element required in advance by the paylater publisher for its consumers. Included in the type of debt usury which is prohibited. However, if Shopee PayLater charges additional fees then it is not usury. As long as the additional costs are counted as services or ijarah.
Keywords: Usury, Online Buying and Selling, Shopee PayLater, Compilation of Sharia Economic Law

Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penggunaan Shopee PayLater pada aplikasi Shopee dan pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme akad jual beli menggunakan Shopee PayLater. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif empiris dan jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi hasil survei online dan wawancara, dengan berbagai informasi tertulis yang menjelaskan mekanisme jual beli menggunakan pembayaran Shopee PayLater dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Data tersebut berkaitan dengan ketentuan layanan Shopee PayLater, sistem pembayaran, tagihan, dan pernyataan pengguna. Teknik yang digunakan oleh penulis berupa wawancara secara langsung dan online serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu syarat mengaktifkan Shopee PayLater adalah harus memiliki akun Shopee yang sudah terverifikasi oleh pihak Shopee dan wajib memiliki KTP untuk mengaktifkannya. Sistem pembayarannya melalui cicilan 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali perbulannya. Pembayaran tagihannya bisa melalui m-banking, atm, indomart, alfamart, ataupun pembayaran lainnya. Penggunaan Shopee PayLater termasuk ke dalam akad qardh yang dimana telah diatur ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 36 yang menjelaskan pengertian dari Qard dan pasal pasal yang terkait dengan qard dalam penggunaan Shopee PayLater yaitu pada pasal 606, pasal 607, pasal 608, pasal 609, dan pasal 611. Menurut beberapa pendapat hukum Shopee PayLater ini bisa dikatakan riba ketika adanya unsur ziyadah atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit paylater kepada konsumennya. Termasuk dalam jenis riba utang yang diharamkan. Namun, jika Shopee PayLater membebankan biaya tambahan maka bukan termasuk riba. Asalkan biaya tambahan tersebut dihitung sebagai jasa atau ijarah.
Kata Kunci: Riba, Jual Beli Online, Shopee PayLater, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah