Hubungan Perkembangan Politik Hukum dengan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Abstract
Abstract
The problem of corruption in Indonesia is currently a chronic problem. In Indonesia, criminal acts of corruption are regulated in Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. The problem of corruption is part of the problem of legal politics. Legal politics itself can simply be formulated as legal expertise (Legal Policy) that will be or has been implemented nationally by the government, including the understanding of how politics influences law by looking at the configuration of the forces behind and law enforcement. The purpose of conducting this research is to provide an overview of the role of legal politics in eradicating corruption in Indonesia. The method used in this research is descriptive analysis method, namely by collecting data in accordance with the actual data then compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the existing problems.
Keywords: Corruption, Crime, Legal Politics
Abstrak
Persoalan korupsi di Indonesia saat ini merupakan pesoalan yang kronis. Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan korupsi merupakan bagian dari persoalan politik hukum. Politik hukum sendiri secara sederhana dapat dirumuskan sebagai keahlian hukum (Legal Policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang dan penegakan hukum itu. Tujuan dari diadakannya penelitian jni yakni untuk memberi gambaran mengenai peran politik hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.
Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Politik Hukum
The problem of corruption in Indonesia is currently a chronic problem. In Indonesia, criminal acts of corruption are regulated in Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. The problem of corruption is part of the problem of legal politics. Legal politics itself can simply be formulated as legal expertise (Legal Policy) that will be or has been implemented nationally by the government, including the understanding of how politics influences law by looking at the configuration of the forces behind and law enforcement. The purpose of conducting this research is to provide an overview of the role of legal politics in eradicating corruption in Indonesia. The method used in this research is descriptive analysis method, namely by collecting data in accordance with the actual data then compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the existing problems.
Keywords: Corruption, Crime, Legal Politics
Abstrak
Persoalan korupsi di Indonesia saat ini merupakan pesoalan yang kronis. Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan korupsi merupakan bagian dari persoalan politik hukum. Politik hukum sendiri secara sederhana dapat dirumuskan sebagai keahlian hukum (Legal Policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang dan penegakan hukum itu. Tujuan dari diadakannya penelitian jni yakni untuk memberi gambaran mengenai peran politik hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.
Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Politik Hukum
Full Text:
PDFDOI: https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.231
Refbacks
- There are currently no refbacks.
 | Wijayakusuma Law Review |