Perlindungan Hukum bagi Pemilik Rumah Kos Akibat Penyewa Mengulangsewakan Kepada Pihak Ketiga dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Abstract

ABSTRACT
The rental agreement for the boarding house is a specialist in the rental agreement, which is regulated in Article 1548 of the Civil Code. The emergence of a boarding house rental agreement is based on the principle of freedom of contract which is regulated in Article 1338 paragraph 1 of the Civil Code. The rental agreement for renting a boarding house made orally is indeed considered legally valid, because the Civil Code does not explicitly specify the form of the rental agreement made by the parties. The thing that needs to be understood from an oral agreement is that it usually has risks in the future. Even though the owner of the boarding house and the prospective tenant have agreed not to return the rental of the boarding house to a third party, in reality there is still a transfer to a third party. The purpose of this research is to find out the legal protection for the owner of the boarding house due to the tenant repeating the rental of the boarding house to a third party. To achieve this goal, the writer uses a sociological juridical approach; The research specification is descriptive. The data used in this study include primary data and secondary data. Primary data were obtained by free, guided interviews with owners and tenants. Secondary data in the form of the Civil Code; books by experts, research papers, scientific journals, internet, legal dictionaries. The presentation of data in the form of descriptions is arranged systematically. The data were analyzed qualitatively. Conclusion: Legal protection for boarding house owners due to tenants repeating boarding houses to third parties without asking permission and knowledge of the boarding house owners, is to be able to cancel the rental agreement and claim compensation based on Article 1559 of the Civil Code.
Keyword: legal protection, boarding house, re-lease, positive law

Abstrak. Perjanjian sewa menyewa rumah kos merupakan bentuk spesialis dari perjanjian sewa menyewa, yang diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata. Munculnya perjanjian sewa rumah kos didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Perjanjian sewa menyewa rumah kos yang dibuat secara lisan memang dianggap sah secara hukum, karena KUHPerdata tidak secara tegas menyebutkan bentuk perjanjian sewa yang dibuat oleh para pihak. Hal yang perlu dipahami dari perjanjian lisan adalah biasanya mempunyai resiko di kemudian hari. Meski pemilik rumah kos dan calon penyewa sudah sepakat untuk tidak mungulang sewakan rumah kos kepada pihak ketiga, namun kenyataannya tetap saja terjadi pengalihan kepada pihak ketiga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik rumah kos akibat penyewa mengulangsewakan kepada pihak ketiga. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis; Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin terhadap pemilik dan penyewa. Data sekunder berupa KUHPerdata; buku karya para ahli, makalah penelitian, jurnal ilmiah, internet, kamus hukum. Penyajian data dalam bentuk deskripsi disusun secara sistematis. Data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan: Perlindungan hukum terhadap pemilik rumah kos akibat penyewa mengulang sewakan kepada pihak ketiga tanpa meminta izin dan sepengetahuan pemilik kos, adalah dapat membatalkan perjanjian sewa dan menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1559 KUHPerdata.
Kata kunci: perlindungan hukum, rumah kos, sewa ulang, hukum positif