Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara

Abstract

ABSTRACT
The existence of state direction in the history of the Indonesian constitutional system has changed. In the Old Order and New Order eras, the role of state policy became very vital as a guide to state development, which at that time, its formal form was called the Outline of State Policy (GBHN). However, after the reform, the existence of state policy was lost as the 1945 Constitution was amended which eliminated the existence of state policy in the constitution. State direction is a national development concept that refers to the state's goals to be achieved through a planning system that has future projections in order to realize state goals as the main foundation of the state's policy concept.
Keywords: Amendments, State Policy, State Goals

Abstrak. Keberadaan haluan negara dalam sejarah sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan. Di era Orde Lama dan Orde Baru, haluan negara perannya menjadi sangat vital sebagai pedoman pembangunan negara, yang kala itu, wujud formalnya disebut sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, setelah reformasi eksistensi haluan negara menjadi hilang seiring diamandemen UUD 1945 yang menghilangkan eksistensi haluan negara dalam konstitusi. Haluan negara adalah konsep pembangunan nasional yang merujuk pada tujuan negara yang hendak dicapai melalui sebuah sistem perencanaan yang memiliki proyeksi ke depan dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagai fondasi utama dari konsep haluan negara.
Kata kunci: Amandemen, Haluan Negara, Tujuan Negara