Pengaruh Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penerimaan Negara Di KPP Pratama Purwokerto

Ninik Hartariningsih, Esti ningrum

Abstract


The National Development Goals of the Republic of Indonesia is to improve the people's welfare both materially and spiritually. In order to achieve this goal, a very large development budget is required. One of the efforts to achieve increased revenue for this development a utilize domestic sources of funds, one of which is taxes. One of the policies that need to be considered is the provision of tax amnesty. This policy is expected to increase the tax subject and tax object. The tax subject can be in the form of the return of funds that are abroad, while the tax object is an increase in the number of taxpayers. How is the effect of the application of tax amnesty on state revenue at KPP Pratama Purwokerto?. Implementation of Tax Amnesty in encouraging state revenue, the government issues a tax amnesty policy. The tax amnesty policy must be seen as a fundamental economic policy, so it is not just a fiscal-related policy, especially tax. So this is a policy with a wider dimension, general economic policy, the first reason is from the tax side itself, and with the tax amnesty there is potential for revenue to increase in the APBN. The APBN is more sustainable and the government's ability to spend or for spending is also getting bigger so that this will automatically help a lot of development programs, not only infrastructure but also improvement of community welfare. The taxpayer compliance ratio in Indonesia is still low when compared to the ratios in developed countries. Many factors cause this low ratio, including the low level of public awareness in carrying out tax payment and reporting obligations, the minimum number of tax authorities or tax auditors, and so on.

Keyword : Effect, Application, Tax Allowance, State Revenue

Tujuan Pembangunan nasional Negara Kesatun Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Demi mencapai tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang sangat besar. Salah satu usaha mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, salah satunya pajak. salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Bagaimana pengaruh penerapan pengampunan pajak (Tax Amnesty) terhadap penerimaan negara di KPP Pratama Purwokerto. Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di dalam mendorong penerimaan negara pemerintah mengusulkan kebijakan tax amnesty. Kebijakan tax amnesty harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak. Jadi ini kebijakan yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum, sebab pertama dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita lebih sustainable. APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio di negara-negara maju. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya rasio tersebut, diantaranya : rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksa pajak, dan sebagainya.

Kata kunci: Pengaruh, Penerapan,Pengampuan Pajak, Penerimaan Negara



DOI: https://doi.org/10.51921/chk.v23i1.140

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Add comment

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


ALAMAT REDAKSI:

Majalah Ilmiah Jurnal Cakrawala Hukum

Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Jl. Raya Beji Karangsalam No.25, Dusun III, Karangsalam Kidul, Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152

Contact Person = 083899800775 | Email = hukum@unwiku.ac.id